PAPUA DARURAT ASAP

Tidak banyak orang tahu. Tidak banyak media nasional yg meliput. Bahwa di Provinsi Papua, seminggu ke belakang sudah merasakan udara yg tidak lagi segar seperti udara Papua biasanya.

Kabut asap sudah menyelimuti langit Papua, terutama di Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digul dan Mimika. Setidaknya sudah ditemukan 15 hot spot (titik api) yg berasal dari hutan dan lahan yg dibakar.

Perbuatan cuaca terutama 'elnino'. Ini yg digaungkan. Parahnya lagi, isu yg dikembangkan kepada masyarakat bahwa asap ini berasal dari Papua New Guinea. Padahal, faktanya adalah dari hutan dan lahan di daerah-daerah di provinsi Papua.

Perlu diingat bahwa ijin pembukaan lahan dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Yg sudah sewajarnya bahwa tanggung jawab atas pemberian ijin tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah pusat juga.

Omong kosong dengan musim kemarau. Omong kosong dengan elnino. Musim kemarau dan elnino yg Tuhan berikan tidak pernah membawa api di hutan-hutan Papua yg indah. Hanya keserakahan segelintir manusia rakus dan ijin dari penguasa yg haus yg mengakibatkannya.

Maka, bagi saya tidak masuk akal jika pemerintah pusat berlepas tanggung jawab akan hal tersebut di atas. Apalagi bermain skenario lain (baik isu agama dan atau isu lainnya) untuk menutupi tanggung jawab yg belum ditunaikannya sebagai konsekuensi pemberian ijin pembukaan lahan kepada para kapitalis perusahaan penyokongnya.

Tindakan tegas bagi pelaku pembakaran hanya lipstik merah yg menutupi boroknya mulut sang penguasa. Bertindak tegas kepada mereka yg diberikan ijin adalah harapan yg sudah menjadi tinggal kenangan.

Lalu, akankah kita biarkan? Tidak!

SENTOLOYO

Kebijakan yg mengharuskan investor asing pertambangan untuk membangun "smelter" . Kelihatannya bijaksana, jenious, jadi seolah-olah dgn keberadaan smelter terkesan akan memberikan tambahan value added kedalam produk nasional.

Secara teorinya, bahan mentah dari pertambangan tidak diekspor mentah-mentah, melainkan diproses lebih dulu didalam negeri. Pemrosesan melalui fasilitas smelter itu secara teorinya memang betul memberikan nilai tambah (value added), menggaji orang-orang Indonesia, memberikan pendapatan bunga saham atau semacamnya.

Benarkah demikian, saudara-saudara? Mari kita menengok kepada PT Smelting Company (PTSC) yg diberikan kepercayaan oleh PT Freeport Indonesia (PTFI).

Ada apa didalamnya PTSC itu, saudara-saudara? KEPEMILIKANNYA OLEH ASING! Lihatlah komposisi kepemilikan sahamnya yg dipublikasikan di laman situsnya sendiri:
1. PT Freeport Indonesia (Amerika), 25%
2. Mitsubishi Corp. Unimetal (Japan), 9,5%
3. Nippon Mining & Metals Co. Ltd. (Japan), 5,0%
4. Mitsubishi Material Corporation (Japan), 60,5%

Dulu saya mengira, ketika usulan ini muncul yg bakal bangun itu perusahaan BUMN. Ternyata yg bangun itu malahan korporasi asing. Meskipun kepadanya mempekerjakan orang-orang Indonesia, tetapi tetap saja pemilik kapitalnya orang asing. 

Paling juga utk menggaji orang Indonesia tidak butuh lebih dari 15% dari keuntungan bersih, plus sudah memberikan ini dan itu kepada pemerintah Indonesia. 

Artinya, meskipun bahan mentah dari pertambangan diolah didalam negeri, toh akhirnya diekspor juga. Karena kepemilikannya itu asing, maka porsi nilai tambahnya yg 75% sudah confirm lari ke luar negeri. 

Yang lebih tidak masuk akal, ternyata tidak semuanya hasil tambang, terutama dari PTFI itu yg digiring ke PTSC. Misalnya seperti PTFI itu tahun ini produksi sekitar 2 juta ton, tetapi diberi kuota ekspor mentah-mentah sebanyak 1,16 juta ton, zonder ada diolah dulu didalam negeri.

Inikah yg disebut KERJASAMA SALING MENGUNTUNGKAN???? Ini namanya SONTOLOYO!! Pemerintahnya juga SONTOLOYO!!!

Suka

ANTARA FREEPORT & KERUSUHAN SINGKIL:

Apakah keduanya terkait? Andaikata tidak ada "deal" antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dan pemerintah Indonesia perihal perpanjangan kontrak hingga 2041, barangkali tidak ada pula kasus kerusuhan di Singkil. Kerusuhan yg melibatkan skala massa hanya bisa digerakkan melalui instrumen intelijen. Indikasinya, bahwa setiap kali kerusuhan tersebut selalu melibatkan media yg berperan sebagai "booster" propaganda dan isu.

Saya menuliskan, bahwa perpanjangan kontrak PTFI kali ini boleh dikata cukup istimewa, karena PTFI diberikan hak mengelola Grasberg yg volumenya itu kalau dikeruk setiap hari bakal habis sampai 20 tahun. Meskipun telah membungkam media dgn penggiringan opininya Rizal Ramli dan Sudirman Said, toh dianggap belum mampu meredam munculnya isu-isu yg dikhawatirkan akan mengganggu kepercayaan kepada pemerintah.

Boleh dikatakan bahwa 80% orang Indonesia itu belum mengetahui apakah yg sesungguhnya terjadi di Timika, Papua. "Tombol" intelijen pun harus bekerja, yakni dgn mengaktifkan "kerusuhan" di Singkil, Aceh. Setiap kalinya kerusuhan yg bernuansa "SARA" akan didesain sedemikian mungkin menyedot perhatian masyarakat Indonesia. 

Akibatnya, masyarakat menjadi tidak fokus lagi kepada perampokan besar-besaran di Timika. Supaya diketahui oleh pembaca, bahwa dalam perpanjangan kontrak kali ini PTFI boleh dikata mendapatkan keuntungan yg cukup besar sekali, sementara pihak Indonesia dirugikan paling besar.

Tulisanku untuk Negriku

Tersenyum kecut membaca uraian pemikiran orang Indonesia, di internet barusan. Ini saya copy pastekan. Mungkin segera dapat jadi memori kolektif? .. Begini katanya : Jika terapan cita-cita luhur Pembukaan UUD45 sukses terkhianati oleh negara sejak era presiden ke dua : membangun negeri ini justru dari hutang luar negeri, mengizinkan aneka mata rantai raksasa investasi swasta dunia untuk mengelola isi pasal 33 UUD45, tradisi tinggal import atas semua kebutuhan rakyat dan negara, maka jelas, makna Agama cuma Topeng Pencari Keuntungan dan alat onani massa saja. (Tragedi kemanusiaan atas nama kepentingan ekonomi yang menggila pasti terjadi. Mana ada sejarahnya kapitalisme yang tidak serakah dan tidak egoist?) Bohong jika rentetan pejabat dan rakyat yang tidak menyadari realita ini. (Ini awal sumber tragedi Korupsi Massal?!) Illustrasi gambar ini; Cocok dengan pandangan pemahaman Internasional dalam Liberal Ekonomi yang diam-diam di adopt Indonesia; "Tragedi akan menimpa rakyat? Biarkan. Jangan khawatir, mereka akan cari selamat sendiri-sendiri.." Kekusutan realita negeri ini, siasat para jenderal sebagai ahli strategi tempur dilapangan, memang canggih merebut keuntungan sendiri dari penanaman kebijakan salah jenderal presiden kedua. Kenapa? Tidakkah mereka tahu bahwa berhutang ke luar negeri akan menghancurkan bargaining posisi negeri ini di peta percaturan ekonomi dunia? Duheei.. Kami, para Jenderal, sesudah presiden kedua, jelas hampir mati langkah. Mengapa? Aneka perjanjian tertulis bertopeng kontrak kerjasama ekonomi antar negara, begitu banyak mendominasi. Jika kami batalkan demi Nasionalisasi, apa kata Duniaa? Jika kami rubah tata pondasi negeri ini, agar tidak ada ketimpangan berdasar realita serba investasi asing, apa kata leluhur Indonesiaa?? Serba salah. Tak ada cara lain, buat rakyat, selain melanjutkan yang ada ; Mencari keuntungan diantara keruhnya keadaan. Ya. Pura buta - Pura tuli, istilah kasarnya. : Tetap berdoa dan tetap optimis berupaya ikhtiar, istilah positif nya. Selesai. Sementara ... Jika kamu berhutang banyak sekali pada seseorang, maka seseorang itu akan memiliki dirimu, bukan? Daulat gugat elegan rakyat sampai akhirnya bonsai, tumpul dan punah, karena bingung sendiri.. Masing dikejar kebutuhan se hari-hari.. Ibu Pertiwi kok tanpa kekuatan swasembada apa-apa? Tak sempat lagi direnungkan. Jualan tata aturan baku atau jualan agama-lah yang cocok karena romantisme agama tinggi dimasyarakat kita, terlebih tengah tergencet invasi aneka mata rantai raksasa2 investasi swasta dunia.. (Yang masing menebar tradisikan irama Liberal Ekonomi.. ) Puyeng.. jika melenceng itu sudah bersifat massa. ***